16 Oktober 2024 - 01:55:24 WIB | Dibaca: 2723x

Medan (SIOGE) - KPU Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut mendorong percepatan perlindungan petugas Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sebanyak 176.106 Petugas KPPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota Sumatera Utara mendorong mendapat perlindungan BPJS Kesehatan, sebagaimana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011

Petugas Adhoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Secara maraton, mereka akan segera melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu  yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Karena pentingnya peran petugas dan resiko yang dihadapi sangat tinggi saat Pilkada November mendatang, mereka layak dan wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, pantas diberikan. 

Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Henky Rhosidien  mengungkapkan Pemilu tahun 2019 banyak memakan korban  mengalami kecelakaan kerja bahkan mengalami kematian. 

Beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit dan  meninggal dunia, dilihat tahun 2019 lalu banyak mengalami kecelakaan bahkan meninggal dunia saat bertugas, katanya.

Henky Rhosidien saat bertemu dengan Ketua KPU Sumut belum lama ini sebagaimana dilansir dalam keterangan tertulis Wakil Kepala Kantor Wilayah Sanco Simanullang, Minggu (13/10/2024). 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit  mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

“Kita sudah bertemu dengan Pak Ketua KPU Sumut dan para pimpinan. Mohon doa, dalam waktu dekat bakal ada pertemuan lagi membahas secara konkrit. Insyaallah,” ujar Henky. (*Sumbagut/BR)